KEDUDUKAN KLAUSULA BAKU PADA UU NO. 8/1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM TINJAUAN ETIKA BISNIS SYARI’AH - Azizah, Ninik; -, H.M.Chamim (BISEI : Jurnal Bisnis dan Ekonomi Islam, 2018)
Abstract: Basically, an agreement is the result of an agreement between the parties making the transaction. The fact is that to bind an agreement, one party often prepares a draft agreement that will apply to both parties, so that at the time of signing the agreement the parties just need to fill in some procedural matters. While the provisions regarding the material of the agreement have been written in standard and do not allow it to be changed again. This form of agreement is usually referred to as a standard clause. More worrying about the existence of a standard agreement is the stipulation of provisions concerning the reduction or transfer of the responsibility of the business actor as the agreement maker. This paper discusses the position of the standard clause in the frame of Shari'a economic law and UU No. 8/1999 concerning Consumer Protection Key Words: Business Law, Syari'ah, Standard Clause, UU No. 8/1999 Abstrak: Pada dasarnya, suatu perjanjian merupakan hasil kesepakatan antara para pihak yang melakukan transaksi. Kenyataannya untuk mengikat suatu perjanjian, sering dijumpai salah satu pihak telah mempersiapkan terlebih dahulu suatu rancangan perjanjian yang akan berlaku bagi kedua belah pihak, sehingga pada waktu penandatanganan perjanjian para pihak tinggal mengisi beberapa hal yang bersifat prosedural. Sedangkan ketentuan mengenai materi perjanjian sudah tertulis secara baku dan tidak memungkinkan untuk dirubah lagi. Bentuk perjanjian seperti ini biasa disebut dengan klausula baku. Yang lebih dikhawatirkan dari adanya perjanjian baku adalah dicantumkannya ketentuan mengenai pengurangan atau pengalihan tanggung jawab pelaku usaha sebagai pembuat perjanjian. Tulisan ini mendiskusikan kedudukan klausula baku dalam bingkai hukum ekonomi syari’a dan UU No. 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen Kata Kunci: Hukum Bisnis, Syari’ah, Klausula Baku, UU No. 8/1999