Riset IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG MELALUI SKEMA ALTERNATIF PEMBIAYAAN PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP (PPP)

Abstract

Terdapat sejumlah persoalan yang muncul dalam penerapan skema bangun guna serah, seperti jangka waktu pengelolaan, penyewaan ulang aset kepada pihak ketiga, dan penggunaan BMD yang tidak sesuai ketentuan. Pemerintah Kabupaten Jombang masih menggunakan cara-cara konvensional dalam pemanfaatan BMD, padahal telah ada regulasi yang lebih modern seperti Peraturan Presiden No. 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan konseptual. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Jombang bahwa implementasi dari pelaksanaan BGS maupun kebijakannya masih banyak resiko sebagaimana peristiwa-peristiwa BGS yang terjadi di Jombang yang sampai saat ini belum juga terselesaikan dengan baik. Dari beberapa upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Jombang untuk meningkatkan implementasi kebijakan infrastruktur pembangunan yang menggunakan skema alternatif pembiayaan PPP dalam hal ini BGS, tentunya juga harus memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku dan telah ada, karena itu perlu adanya upaya dan inovasi kebijakan pemerintah.